KOLONIALISME BELANDA DI INDONESIA




KOLONIALISME BELANDA DI INDONESIA

Pada bulan Juni 1596 ekpedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Di Banten orang-orang Belanda segera terlibat dalam konflik, baik dengan orang-orang Portugis maupun dengan orang-orang pribumi.

De Houtman meninggalkan Banten dan berlayar menuju ke timur dengan menyusuri Pantai Utara pulau Jawa. Akhirnya, pada tahun 1597 ekspedisi de Houtman kembali ke negeri Belanda dengan membawa cukup banyak rempah-rempah.

Sejak itu banyak orang-orang Belanda mengadakan pelayaran-pelayaran liar untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara. Para pedagang Belanda yang tergabung dalam perseroan-perseroan saling bersaing dan berperang satu sama lain, oleh karena itu Johan van Oldenbarneveldt kemudian mengusulkan agar masyarakat Belanda membuat sebuah kongsi dagang seperti yang dibuat Prancis dan Inggris.

Pada tanggal 20 Maret 1602 perseroan-perseroan yang saling bersaing bergabung untuk membentuk Maskapai Hindia Timur, yang diberi nama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie).
Tujuan pembentukan voc adalah:

  • untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Balanda,
  • memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain seperti Portugis dan     Inggris (EIC) terutama yang ada di Indonesia.
  • Mencari keutungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol.

Gubernur Jenderal VOC pertama berkedudukan di Ambon, yakni dijabat oleh Pieter Both, ia berkantor di atas kapal yang berlabuh di perairan Ambon.
Setelah Negeri Belanda dikalahkan dan dikuasai oleh Prancis pada perang koalisi pertama (1792-1797) kerajaan Belanda diganti menjadi Republik Belanda  (Republik Bataaf) oleh Napoleon Bonaparte pemimpin Prancis. Napoleon menunjuk adiknya Louis Napoleon memimpin Belanda (Republik Bataaf).

Karena Belanda dikuasai oleh Prancis, maka secara otomatis semua kekuasaan Belanda atas wilayah Hindia Belanda (Nusantara) dipegang alih oleh Republik Bataaf atas nama Prancis. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799 pemerintah Rebublik Bataaf membubarkan VOC akibat ketidakberesan keuangan (menumpuknya hutang akibat korupsi yang merajalela).
Untuk mengelola pemerintahan Hindia Belanda, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak tahun 1808 sampai tahun 1811. Sejak saat itu dimulailah imperialisme Prancis yang bersifat tidak langsung. Prancis menjajah Hindia-Belanda dengan cara menggunakan tangan kekuasaan orang-orang Belanda yang berpihak kepadanya.

Tujuan Louis Napoleon mengirim Herman willem Dendels ke Hindia Belanda, yaitu:

  1. Mempertahankan kedudukan Belanda di Pulau Jawa dari serangan Inggris,
  2. Menghapus tanam paksa kopi dan penyerahan paksa hasil bumi kepada pemerintah,
  3. Memperbaiki kehidupan pribumi, dan
  4. Membersihkan Batavia atau memindahkan ibukota ke tempat lain yang lebih sehat di Jawa.

Pada tahun 1811 Louis Napoleon mencopot kedudukan Daendels karena dinilai terlalu keras dalam menjalankan pemerintahan, disamping itu pemerintahan yang dijalankan Daendels ternyata bertentangan dengan perintah yang diterimanya dari Belanda. Sebagai penggantinya Louis Napoleon menggantinya dengan Jenderal Jannsens.

Sejak VOC terbentuk sampai pasca pembubaran VOC praktek kerja  sistem tanam paksa dijalankan oleh pemerintah kolonial. Lebih parah setelah pasca pembubaran VOC pada masa pemerintahan  Gubernur Jenderal Johanes van den Bosch (1830-1833) karena dia langsung menerapkan sistem paksa untuk menarik pemasukan sebanyak mungkin dari rakyatnya. Praktis sistem tanam paksa dimulai pada tahun 1830 sampai tahun 1870. Tahun 1870 sistem tanam paksa diganti dengan Undang-Undang  Agraria (Liberal), pencetus undang-undang ini adalah De Waal.

Semula masyarakat Belanda tidak mengetahui dampak pelaksanaan tanam paksa. Mereka mengira kekayaan yang mengalir ke negerinya merupakan hasil kerja sama ekonomi yang sama-sama menguntungkan. Namun, pada tahun 1850 terbetik kabar tentang penderitaan rakyat di Pulau Jawa yang mengalami kelaparan dan kematian. Akibatnya, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan Hindia Belanda ini mendapatkan perlawanan keras dari kaum liberal dan humanis. Tokoh-tokoh Belanda dari kaum liberal dan kaum humanis yang mengecam pelaksanaan tanam paksa, antara lain Douwes Dekker dan Baron van Hoevell.

Douwes Dekker (1820-1887), mengungkapkan kritiknya terhadap pemerinntah Hindia-Belanda lewat karya bukunya yang berjudul Max Havelaar. Di dalam bukunya ia menggunakan nama samaran Multatuli, yang berarti saya yang menderita. Douwes Dekker membeberkan secara terang-terangan penyimpangan sistem tanam paksa dan penderitaan rakyat Lebak (Banten) akibat penindasan petugas tanam paksa.

Baron van Hoevell (1812-1879), ia adalah seorang pendeta yang bertugas di Hindia-Belanda. Setelah kembali ke negerinya, ia menjadi anggota parlemen Belanda. Van Hoevell bersama kelompoknya berupaya memperjuangkan nasib rakyat tanah jajahan yang menderita. Ia menuntut pemerintahan pusat dan gubernur jenderal agar memperhatikan nasib dan kepentingan rakyat.

Baca artikel berikutnya: Kebijakan Kolonial Masa Pemerintahan Daendels.


Comments