Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan EkonomiPemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Diantara peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dibidang ekonomi, diantaranya:



A. Kebijakan Moneter


Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Kebijaksanaan ini bertujuan menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Cara yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung :
  • Kebijakan moneter langsung berarti pemerintah secara langsung ikut campur dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Atau bisa juga dilakukan dengan moral suation (persuasif)/direct action sebuah tindakan langsung dari bank sentral dengan cara memberikan imbauan, ajakan, peringatan dan teguran kepada bank umum agar mau mentaati dan melaksanakan segala kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
  • Kebijakan moneter tidak langsung yang dilakukan pemerintah yaitu denbgan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit (cek).
Kebijakan moneter terdiri dari:

1. Kebijakan Diskonto
Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan/jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga Bank Indonesia.

2. Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga kepada masyarakat. untuk menurunkan jumlah uang yang beredar pemerintah akan menjual surat berharga, sebaliknya untuk menambah jumlah uang yang beredar pemerintah akan membeli surat berharga.

3. Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio)
Kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah cadangan minimum Bank Indonesia.

4. Kebijakan Kredit
Kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara pemberian kredit secara selektif. Langkah ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi.

B. Kebijakan Fiskal 


Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Kebijakan fiskal menyangkut aspek kuantitatif dan kualitatif.

1. Aspek kuatitatif, yaitu menyangkut dana yang harus dikumpulkan/ditarik dan dana yang harus dibelanjakan.

2. Aspek kualitatif, yaitu menyangkut jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi.

Penyusunan APBN digunakan sebagai penentu kebijakan fiskal suatu negara, sebagai alat untuk memengaruhi peningkatan pendapatan nasional.

beberapa contoh dari kebijakan fiskal 

- penyusunan RAPBN
- perpajakan nasional 
- efisiensi anggaran belanja 
- pemberian subsidi pemerintah.

Sumber tulisan: dari berbagai sumber



Comments