Peran Pemerintah dalam Permasalahan Tenaga Kerja

Sebagaimana kita ketahui bersama masih terdapat berbagai permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah tersebut, dituntut peran aktif semua komponen dari lapisan masyarakat, baik personal, swasta dan pemerintah. Di sini kita akan mengulas peran apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dalam permasalahan tenaga kerja tersebut.

Berikut ini adalah peran pemerintah dalam ketenagakerjaan.

Menyusun dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan

Pemerintah sebagai garda terdepan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengontrol dan memastikan semua hal yang menyangkut ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah melalui Depnakertrans dan lembaga terkait lainnya mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasi, yang mengatur dan memberikan perlindungan secara tegas kepada tenaga kerja dan juga pihak-pihak yang menggunakan tenaga kerja. Semua peraturan perundang-undangan, keputusan dan regulasi ini harus bersifat tegas dan mengikat, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di bidang ketanagakerjaan, seperti ekspolitasi anak di bawah umur, rendahnya upah karena tidak memenuhi standar upah minimum yang telah ditetapkan, tempat kerja tidak memenuhi standar keamanan, dan deskriminasi dalam pekerjaan.

Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yaitu:

1. Mendirikan balai-balai latihan kerja untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja.
2. Menyelenggarakan pelatihan manajemen di seluruh Indonesia.
3. Menyelenggarakan pemagangan di tempat kerja dan mengirim pekerja yang terpilih ke luar negeri untuk pengembangan keahlian lebih lanjut.
4. Meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
5. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Memperluas dan Mengembangkan Kesempatan Kerja di Dalam Negeri

Terkonsentrasinya pencari kerja di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup komplek di tengah-tengah masyarakat dan tentu saja bagi pemerintah daerah sendiri. Ini bisa dilihat dari banyaknya lingkungan kumuh yang bermunculan dan mendorong meningkatnya kriminalitas.

Transmigrasi merupakan program utama bagi pemerintah untuk mencapai tujuan memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di seluruh tempat di Indonesia. Karena apabila transmigrasi dapat terlaksana dengan baik maka terjadilah persebaran tenaga kerja yang merata. Pengangguran dapat ditekan karena pekerjaan sudah tersedia, atau paling tidak tingkat persaingan dalam mendapatkan pekerjaan rendah. Dengan demikian otomatis produktivitas kerja juga meningkat.

Selain melalui Transmigrasi, untuk memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri, pemerintah juga memiliki program-program yang lainnya, antara lain:

1. mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha baru
2. meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional
3. melaksanakan pelatihan keterampilan, seperti pelatihan magang, teknisi, serta pelatihan untuk angkatan kerja khusus, seperti penyandang cacat dan lanjut usia.

Memperluas dan Mengembangkan Kesempatan Kerja di Luar Negeri

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri (TKI). Penyaluran TKI keluar negeri akan mampu menurunkan jumlah tingkat pengangguran dan juga menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi negara. Berbagai langkah untuk menunjang program pengiriman TKI adalah sebagai berikut:

1. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
2. menegakkan peraturan dan memberi sanksi bagi yang melanggar peraturan, serta
3. meningkatkan pelayanan terhadap TKI.

Perlindungan Tenaga Kerja

Memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Resiko kerja yang mungkin terjadi seperti kecelakaan di tempat kerja, diskriminasi, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan resiko lainnya dapat ditekan.

Untuk perlindungan tenaga kerja ini, Pemerintah Indonesia mertifikasi seluruh konsep dasar ILO (international Labour Organization), antara lain:

1. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, dan
2. mensosialisasikan standar pengupahan. 

Peranan-peranan lainnya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam permasalaha tenaga kerja ini, adalah:

• Membina Hubungan Industrial dalam Negeri dan Internasional
• Memonitor Pelaksanaan Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan program-program yang mendukung tercapainya sistem tenaga kerja yang ideal

Demikianlah akhir uraian yang dapat saya hadirkan pada para pembaca sekalia. Semoga artikel saya yang berjudul Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Tenaga Kerja di atas dapat bermanfaat! Dan untuk melengkapi pengetahuan anda tentang masalah ini baca artikel saya tentang:

• Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan

Labels: Ekonomi

Thanks for reading Peran Pemerintah dalam Permasalahan Tenaga Kerja . Please share...!