KEBIJAKAN KOLONIAL MASA PEMERINTAHAN DAENDELS

KEBIJAKAN KOLONIAL MASA PEMERINTAHAN DAENDELS
Herman William Daendels seorang Gubernur Jenderal yang memerintah dengan tangan besi
Herman William Daendels, merupakan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang diangkat oleh Lodewijk Bonaparte (Louis Napoleon), adik Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis. Jadi dia adalah satu-satunya penguasa di daerah kolonial Hindia-Belanda yang tidak diangkat oleh Ratu Belanda. Hal ini karena negeri Belanda berada dalam cengkeraman Prancis, dimana kemudian diubah namanya menjadi Republik Bataaf.

Daendels mulai memerintah Hindia-Belanda pada tanggal 28 Januari 1807. Dia diembankan dua tugas pokok, yaitu mempertahankan pulau Jawa dan membenahi sistem administrasi.

Berikut ini beberapa kebijakan dari Pemerintahan Kolonial Belanda pada masa pemerintahan Herman Willian Daendels, antara lain :

1. Membangun Ruas Jalan Raya Anyer-Panarukan

Ruas jalan raya Anyer sampai Panarukan ini dikenal dengan sebutan Jalan Raya Pos (Grote Postweg). Panjang jalan yang dibuat 1.100 km dan pada setiap 4,5 km didirikan pos perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan jalan ini adalah memperlancar komunikasi antar daerah sepanjang Pulau Jawa.

2.Membangun Armada Militer yang Kuat

Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, maka Daendels membangun armada militer yang kuat, tangguh, dan banyak. Karena kesulitan mendatangkan tambahan pasukan dari Belanda, maka dia pun kemudian membentuk pasukan yang berasal dari pasukan pribumi. Upaya ini kemudian diikuti dengan mendirikan sekolah militer di Batavia, tempat pembuatan senjata di Semarang, dan pembangunan benteng serta pabrik senjata di Surabaya. selain persenjataan darat, Daendels pun berusaha mengadakan dan memperbaiki sarana-sarana pertahanan laut.

3. Memperbaiki Struktur Pemerintahan

Melihat kewenangan VOC yang terlalu luas. Daendels kemudian membatasi kewenangan VOC tersebut, supaya mereka tidak mudah terjerumus dalam tindakan korupsi. Dia berusaha memberikan gaji yang cukup bagi pegawainya, dengan ketentua mereka dilarang berdagang, menerima hadiah, atau pemberian yang tidak sah. Selanjutnya, Pulau Jawa dibagi ke dalam sembilan karesidenan yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat di Batavia.

4. Menyerahkan Pengadaan Hasil Bumi (Verplichte Leveranties)

Semasa VOC berkuasa, rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada penguasa. Aturan semacam itu tetap diberlakukan karena Daendels membutuhkan biaya yang besar untuk menjalankan semua kebijakannya di Hindia-Belanda. Hasil bumi yang amat diperhatikan yakni harga kopi yang harganya mahal di pasaran Eropa.

Semua kebijakan yang dilakukan oleh Herman William Daendels ini menyebabka rakyat sangat membecinya, dia dianggap memerintah dengan tangan besi. Pembangunan ruas jalan raya Anyer – Panarukan dikerjakan dengan sistem rodi (kerja paksa), para pekerja berkerja di bawah tekanan, siksaan, dan tanpa diberikan upah.

Saking kerasnya Daendels memerintah, dia dijulukin oleh rakyat dengan Tuan Besar Guntur atau Jenderal Mas Galak. Kekejaman dan kesewenang-wenangannya ini pula yang menjadikan dia bulan-bulanan lawan politiknya. Sehingga Louis Napoleon, atas pertimbangan para petinggi Belanda, pada tahun 1811 mencopot kedudukannya dan digantikan oleh Jenderal Janssens.

Berikutnya baca: Kebijakan Sistem Tanam Paksa


Comments